PERDEBATAN terkait rencana peningkatan besaran kewajiban penyediaan batu bara untuk pasar lokal atau Domestic Market Obligation (DMO) yang melebihi 25 persen pada tahun 2026, sering kali hanya dikaji dari sudut pandang teknis energi saja.
Pendekatan seperti ini sering kali mempermudah masalah, seakan-akan kebijakan hanya terkait dengan suplai energi dan ketaatan administratif perusahaan pertambangan.
Sebenarnya, apabila dilihat dari perspektif ekonomi politik yang lebih menyeluruh, diskusi tentang DMO justru menunjukkan adanya perubahan penting dalam metode pemerintah mengatur komoditas strategis, khususnya dalam pembagian keuntungan serta penyebaran risiko pada masa pasaran global yang tidak lagi berkembang pesat.
Perubahan ini terjadi seiring dengan revisi tujuan produksi nasional dan diskusi tentang penyesuaian alat fiscal seperti pajak ekspor.
Gabungan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa negara kini lebih jarang meninggalkan sektor komoditas berjalan sesuai mekanisme pasar dunia, tetapi mulai secara aktif mengontrol bagaimana perubahan harga serta permintaan di tingkat internasional dapat dipengaruhi terhadap kondisi ekonomi lokal.
Latar belakang empirisnya cukup jelas. Produksi batubara di Indonesia pada tahun 2024 mencapai kira-kira 836 juta metrik ton dan diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar 790 juta metrik ton pada tahun 2025, sesuai dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Di masa yang sama, harga batu bara acuan dunia Newcastle berkisar antara 105 hingga 110 dolar AS per ton menjelang akhir tahun 2025, sesuai data dari Trading Economics dan Investing.com.
Tingkat harga ini menunjukkan tahap penurunan dalam siklusnya, jauh lebih rendah dibandingkan puncak harga tahun 2022, tetapi belum bisa disebut sebagai level terendah sepanjang masa.
Tren siklus ini juga terlihat dalam performa ekspor negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor batu bara Indonesia di semester pertama 2025 mengalami penurunan lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, akibat penurunan harga serta penurunan jumlah volume.
Sementara itu, negara-negara pengimpor besar meningkatkan produksi dalam negeri serta mempercepat perluasan sumber energi, akibatnya peluang ekspor mulai mengecil.
Pada situasi semacam ini, Domestic Market Obligation memiliki peran yang lebih luas dibanding hanya sekedar kepatuhan terhadap kewajiban administratif.
Di sini, batu bara menjadi bahan baku pokok untuk sistem kelistrikan serta berbagai bidang industri.
Penggunaan batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik berkisar antara 140 sampai 160 juta ton setiap tahun, dengan sebagian besar digunakan oleh PLN.
Berdasarkan besarnya proporsi tersebut, perubahan harga batu bara di pasar internasional berpotensi secara langsung memengaruhi biaya listrik, susunan biaya industri, serta pada akhirnya tingkat inflasi.
Dari sudut pandang ekonomi makro, DMO bertindak sebagai alat penstabilan. Melalui kewajiban sejumlah produksi untuk dijual ke pasar dalam negeri dengan harga tertentu, pemerintah mengendalikan fluktuasi harga energi.
Harga bahan bakar batu bara dalam negeri untuk PLTU tetap berada kisaran 70 dolar AS per ton mengacu pada kebijakan harga DMO.
Bila harga dunia melampaui tingkat itu, perbedaan harga menghasilkan suatu mekanisme transfer tersirat dari para produsen kepada konsumen energi dalam negeri.
Transaksi ini bukan dikategorikan sebagai bantuan keuangan pemerintah, namun secara ekonomi bertindak sebagai pengurang beban energi serta pendukung stabilitas makroekonomi.
Secara makroekonomi, dampak dari kebijakan ini bersifat mekanistik. Kenaikan proporsi DMO akan menyebabkan penurunan harga jual rata-rata yang dipadukan oleh produsen namun demikian, mengenai keefisienan operasional setiap perusahaan.
Tekanan pada marjin keuntungan timbul bukan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan, tetapi akibat adanya perubahan dalam struktur harga yang diatur oleh kebijakan.
Di bawah sistem distribusi, DMO mentransfer sebagian keuntungan harga dunia dari para petani kepada sektor energi dalam negeri serta konsumen akhir.
Logika ini makin mengasah saat dihubungkan dengan penguasaan produksi nasional melalui penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.
Saat produksi dikurangi agar sesuai dengan perkiraan permintaan dunia yang menurun, jumlah barang yang bisa diekspor menjadi berkurang.
Jika secara bersamaan jumlah DMO meningkat, maka proporsi yang harus dijual dengan harga dalam negeri akan semakin besar dari volumenya yang lebih sedikit. Pada waktu yang sama, jumlah produksi dan harga rata-rata cenderung mengurangi pendapatan para petani.
Namun, dari sudut pandang ekonomi politik produksi, kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan. Piero Sraffa dalam bukunya "Production of Commodities by Means of Commodities" menjelaskan bahwa dalam suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada produksi, terdapat beberapa komoditas khusus yang memainkan peran penting dalam mendukung reproduksi seluruh sistem industri.
Barang-barang tertentu berperan penting dalam menentukan susunan pengeluaran serta memberikan dampak pada harga barang lainnya. Arang batu, sebagai bahan bakar utama, pasti masuk ke dalam golongan ini.
Pengaruh pemerintah terhadap barang kebutuhan pokok bisa diartikan sebagai usaha untuk mengelola penyebaran hasil lebih dan mempertahankan kesetimbangan dalam sistem pengadaan, bukan hanya gangguan pada pasar.
Di bawah kerangka ini, DMO bisa dipahami sebagai alat pendistribusiannya. Pemerintah dengan sengaja menentukan cara pengalokasian kelebihan harga dunia antara para petani dan perekonomian dalam negeri.
Saat harga pasar internasional mahal, beberapa kelebihan pendapatan disimpan guna mempertahankan kestabilan biaya pembuatan dalam negeri.
Ketika harga pasar internasional menurun, para produsen masih merasa tertekan lantaran struktur kebijakan telah membatasi sejumlah volumenya pada tingkat harga yang lebih murah.
Oleh karena itu, DMO bertindak sebagai alat pengelolaan risiko secara keseluruhan, yang mengakibatkan penurunan fleksibilitas perusahaan.
Perbedaan pendekatan negara terhadap logam mulia mencerminkan perbedaan dalam penyusunan kebijakan. Mulai dari akhir tahun 2025, pemerintah mengenakan pajak ekspor pada penjualan emas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 mengenai penetapan barang ekspor berupa emas yang dipungut pajak ekspor serta besaran tarifnya.
Aturan ini menentukan besaran pajak ekspor maksimal sebesar 15 persen serta akan berlaku 14 hari setelah diumumkan pada tanggal 9 Desember 2025.
Berdasarkan peraturan ini, ekspor emas secara langsung dianggap sebagai objek dari kebijakan fiskal aktif, bukan hanya barang dagangan yang tunduk pada mekanisme pasar global.
Pembagian emas dalam sistem pajak impor menunjukkan bagaimana suatu negara memahami peran ekonomi dari komoditas ini.
Tidak seperti batu bara, emas bukanlah bahan baku utama dalam sistem produksi nasional. Fungsinya lebih bersifat sebagai alat penjaga nilai serta barang dagangan bernilai tinggi, khususnya saat situasi dunia sedang tidak stabil dan harganya cenderung naik.
Kapasitas produksi emas dalam negeri tahun 2025 diprediksi hampir mencapai 100 ton sesuai dengan laporan dari Kementerian ESDM, sedangkan tingkat harga emas dunia tetap berada di atas 2.000 dolar Amerika Serikat per ons troi sepanjang periode 2024 sampai 2025 mengacu pada informasi yang dirilis oleh World Gold Council.
Dari sudut pandang ini, pajak ekspor berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan sebagian keuntungan dari harga pasar internasional melalui saluran fiskal tanpa merusak struktur biaya dalam negeri.
Penerapan pajak ekspor terhadap batu bara tidak membuat kebijakan ini berada dalam konflik dengan pemberlakukan pajak ekspor terhadap emas.
Beda instrumen serta pendekatan pengambilan keputusan menunjukkan perbedaan peran ekonomi masing-masing barang di dalam struktur produksi negara.
Batu bara yang menjadi bahan bakar utama dalam sistem kelistrikan membutuhkan alat pengatur stabilitas berupa mekanisme harga dan jumlah pasokan melalui DMO.
Bea yang dikeluarkan, jika diimplementasikan terhadap batu bara, bertindak sebagai lapisan tambahan dalam mengatur kelebihan selama tahapan siklus tertentu, bukan untuk menyamakan perlakukan dibandingkan emas.
Di sisi lain, emas sebagai komoditas yang melimpah dan tidak memengaruhi struktur biaya dalam negeri dari awal lebih sesuai dengan alat kebijakan fiskal.
Oleh karena itu, perbedaan pengelolaan antara batu bara dan emas bukanlah suatu pengecualian maupun ketidakkonsistenan dalam kebijakan, tetapi akibat alami dari perbedaan posisi keduanya di dalam sistem produksi serta pendistribusian hasil tambahan.
Menurut istilah Sraffa, batu bara termasuk dalam kategori komoditas pokok, sedangkan emas terletak di luar lingkup produksi sistem tersebut.
Gabungan antara DMO dan tarif ekspor menciptakan sistem baru dalam pengelolaan pendapatan negara. Pemerintah kini tidak hanya bergantung pada royalty dan pajak sebagai alat fiskal, melainkan memadukan kebijakan harga, jumlah produksi, serta kebijakan fiskal untuk mengatur penyebaran manfaat maupun tanggung jawabnya.
Di bawah sistem tersebut, sensibilitas laba para produsen terhadap perubahan harga internasional cenderung menurun. Saat harga meningkat, sebagian dari keuntungan yang diharapkan dibatasi oleh aturan pemerintah. Sementara itu, ketika harga merosot, para produsen masih mengalami tekanan akibat komposisi biaya serta tanggung jawab dalam negeri mereka.
Dampaknya dirasakan dalam pasar modal. Evaluasi terhadap perusahaan komoditas kini tidak hanya berdasarkan prediksi harga dunia. Struktur biaya, dasar pasaran, serta paparan terhadap kebijakan menjadi faktor penting.
Perusahaan yang memiliki pangsa pasaran dalam negeri yang kuat serta terintegrasi dengan sektor energi listrik biasanya dianggap lebih bersifat defensif, sedangkan perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor menghadapi risiko yang lebih besar apabila proporsi DMO bertambah dan produksi menurun.
Lapisan lain yang meningkatkan dinamika tersebut ialah tekanan terkait transformasi energi serta aturan lingkungan. Batu bara menghadapi kendala berkepanjangan akibat dekarbonisasi dunia, pergeseran minat para investor, serta naiknya biaya ketaatan.
Di sini, kendali atas produksi dan DMO bisa diartikan sebagai metode pemerintah dalam mengatur tahapan peralihan, mempertahankan ketenangan internal sekaligus mencegah surplus pasokan yang berpotensi membuat harga turun semakin dalam.
Kendala dalam penyusunan kebijakan terdapat pada penyesuaian yang tepat. Tekanan yang berlebihan dapat mengurangi motivasi untuk melakukan investasi, khususnya di sektor-sektor yang masih memberikan kontribusi penting bagi pendapatan negara serta wilayah produsen.
Di sisi lain, pengenduran terlalu besar dapat memicu kembali fluktuasi biaya energi serta ketergantungan pada siklus harga internasional. Hal ini merupakan titik tengah dari debat kebijakan komoditas di masa mendatang.
Dari sudut pandang ekonomi politik sumber daya, arah kebijakan tersebut menunjukkan pergantian dari model penguasaan untung berdasarkan pasar menjadi pola tata kelola yang lebih fokus dan direncanakan.
Negara bertindak sebagai pengatur penyebaran sisa hasil dan risiko, bukan untuk mengganti sistem pasar, tetapi untuk memperbaiki fluktuasi yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan masyarakat umum.
Oleh karena itu, DMO batubara serta pajak ekspor emas tidak bisa dimengerti sebagai kebijakan sektor tertentu secara terpisah.
Kedua hal tersebut termasuk dalam struktur manajemen komoditas yang terbaru, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, keberlanjutan anggaran, serta kelancaran investasi.
Kepemimpinan dari pendekatan ini akan sangat bergantung pada keseragaman kebijakan serta kemampuan negara dalam mengubah alat-alat yang digunakan sesuai dengan perkembangan siklus dunia.
0 Komentar