Ringkasan Berita:
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dengan mengembangkan infrastruktur sektor perikanan, baik di hulu maupun di hilirnya.
- Gubernur Sherly Laos berencana menyediakan bantuan sebanyak 1.000 mesin kapal setiap tahun dan memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi 30 lokasi pada tahun 2026.
- Pemerintah Provinsi juga memperkuat pendanaan KUR, pengembangan SPBUN, gudang pendingin, BPJS ketenagakerjaan, serta meningkatkan akses dan keamanan bagi para nelayan dalam bekerja.
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kepala Daerah Maluku Utara Sherly Laos menyatakan tekad kuat pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pesisir dengan membangun infrastruktur sektor perikanan dari hulunya sampai ke hilirnya.
Sherly Laos menyampaikan hal tersebut saat membacakan pidato dalam rangkaian acara penutup perayaan Hari Ulang Tahun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang ke-53 serta pelantikan pengurus DPD HNSI di beberapa daerah, bertempat di Lapangan Perikanan Nusantara Ternate, Jumat (12/6/2026).
Pada kegiatan yang secara langsung dihadiri oleh Ketua Umum DPP HNSI Herman Herry serta para anggota pengurus pusat, Sherly Laos menyampaikan strategi utama dalam memaksimalkan potensi sektor perikanan Maluku Utara yang bernilai hingga Rp10 triliun setiap tahunnya. Namun, selama beberapa dekade, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena adanya tantangan tradisional seperti kurangnya modal dan pembatasan alat penangkap ikan.
Gubernur wanita pertama di Maluku Utara menyampaikan bahwa selama pemerintahan beliau, Pemprov Malut telah mencapai kemajuan signifikan. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang sebelumnya hanya berada di 6 lokasi, kini meningkat drastis menjadi 30 lokasi pada tahun 2026.
"Tidak bermanfaat adanya potensi kelautan yang sangat luas apabila para nelayan Maluku Utara tidak mempunyai perangkat penangkapan ikan. Karenanya, dengan menggunakan anggaran APBD Induk tahun 2026, kami menyediakan sebanyak 450 unit mesin engkol dengan kapasitas 15 dan 20 PK bagi nelayan," ujar Sherly di depan ratusan nelayan serta tamu undangan.
Selanjutnya, Sherly Laos menguraikan inovasi dalam pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berbeda dari tahun 2025 dimana pemerintah provinsi secara langsung menyediakan perahu lengkap bagi 220 nelayan, pada tahun ini Pemprov Malut bekerja sama dengan bank-bank BUMN menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana dari pemerintah daerah dialokasikan khusus untuk pembelian mesin, sedangkan konstruksi perahu ditangani melalui program KUR.
Sampai saat ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan sejak bulan Maret lalu berhasil mengumpulkan 700 nelayan, dengan 300 diantaranya sudah melakukan pencairan KUR dan kapal mereka telah selesai dibangun. Dalam kesempatan perayaan HUT HNSI kali ini, Gubernur serta para pemimpin HNSI secara simbolis memberikan bantuan mesin tempel kepada 10 wakil nelayan.
"Tujuan kami lewat APBD Perubahan serta pemanfaatan CSR secara maksimal, setiap tahun kita mampu memberikan bantuan hingga 1.000 perahu kepada para nelayan," ujarnya dengan semangat.
Merupakan respons terhadap keluh kesah para nelayan, dia menegaskan bahwa pada masa mendatang akses BBM bersubsidi akan menjadi lebih praktis. Pada masing-masing lokasi Kampung Nelayan Merah Putih akan didirikan SPBU, lengkap dengan hadirnya penyerap hasil tangkapan ikan yang menyediakan fasilitas penyimpan dingin berkapasitas 10 ton dan pabrik pembuat es dengan kapasitas 3 ton untuk menjaga konsistensi harga jual di level desa.
Selain bidang perikanan, dia juga memberi instruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar menyesuaikan programnya dengan melakukan perbaikan terhadap jalanan yang rusak di desa nelayan. Tindakan ini dilakukan guna meningkatkan keterhubungan serta memudahkan para nelayan dalam mencapai pasar.
Selain dukungan material, Gubernur Sherly juga memberikan perhatian besar terhadap keselematan hidup para nelayan yang bekerja dengan resiko tinggi di laut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan layanan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis selama tahun pertama, serta mendorong nelayan agar melanjutkan kepesertaannya sendiri dalam tahun-tahun berikutnya.
Sebelum acara upacara berlangsung, rangkaian aktivitas dimulai dengan tindakan langsung dari Gerakan Nasional Bersih Laut bekerja sama dengan komunitas lingkungan Pandawara Group di wilayah pesisir Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
Saat acara tersebut, Grup Pandawara memberikan buku komik bertajuk "Pandawara Comicbook: Petualangan Melawan Sampah" secara langsung kepada Gubernur sebagai lambang kerja sama dalam melestarikan kondisi lautan.
Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, menyampaikan rasa penghargaan tertinggi terhadap Gubernur Sherly karena dianggap memiliki visi yang jelas serta memperhatikan kondisi para nelayan dengan sangat baik.
Dengan mengacu pada tema Hari Ulang Tahun yang ke-53: "HNSI Jaga Laut untuk Ekonomi Biru", Herman menyatakan bahwa HNSI bersiap menjadi mitra utama serta alat bantu pemerintah dalam mendukung berbagai program peningkatan kesejahteraan para nelayan di Maluku Utara.
Acara utama ini diiringi dengan pengumuman keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Lydia Assegaf, serta penandatanganan surat keputusan secara resmi bagi para Ketua DPD HNSI periode 2025–2031 di beberapa daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara (Zulfahri Siagian), Provinsi Papua Selatan (Pascalis Imadawa), Provinsi Papua (Adam Arisoi), dan Provinsi Jawa Barat (Iwan Mustofa).
Hadiri kegiatan ini juga turut serta anggota Forkopimda Malut seperti Kapolda Malut, Kepala Kejaksaan Negeri Malut, Kepala Wilayah Bakamla Timur Mayor Jenderal TNI I Putu Darjatna, utusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Mahrus, seluruh Rektor institusi pendidikan tinggi di Malut, beserta tokoh-tokoh perikanan dan nelayan dari berbagai daerah di Maluku Utara.(*) Atau: Ikut hadir pada acara tersebut adalah jajaran Forkopimda Malut yang meliputi Kapolda Malut, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Kepala Zona Bakamla Timur Letnan Kolonel TNI I Putu Darjatna, wakil Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP) bernama Mahrus, para Rektor universitas di wilayah Malut, serta masyarakat perikanan dan nelayan keseluruhan provinsi Maluku Utara.(*) Atau: Sedangkan peserta acara ini terdiri dari elemen Forkopimda Malut antara lain Kapolda Malut, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Kepala Wilayah Bakamla Timur Laksmana TNI I Putu Darjatna, perwakilan KKP dengan nama Mahrus, beberapa Rektor lembaga pendidikan tinggi di Malut, serta pengusaha kelautan dan pelaku nelayan se-Provinsi Maluku Utara.(*) Atau: Di samping itu, ikut ambil bagian dalam agenda ini ialah komponen Forkopimda Malut yakni Kapolda Malut, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Pemimpin Daerah Bakamla Timur Laksma TNI I Putu Darjatna, utusan KKP bernama Mahrus, dosen-dosen kepala kampus di Malut, bersama pemangku kepentingan bidang perikanan dan petani laut di seluruh wilayah Maluku Utara.(*) Atau: Tampak pula hadir dalam pertemuan ini merupakan unsur Forkopimda Malut, termasuk Kapolda Malut, Kajati Malut, Kepala Zona Bakamla Timur Letjen TNI I Putu Darjatna, perwakilan KKP yang dinamai Mahrus, para pimpinan perguruan tinggi di Malut, serta pekerja sektor perikanan dan nelayan secara menyeluruh di Provinsi Maluku Utara.(*) (*)
0 Komentar