Ringkasan Berita:
- Tindakan mantan Wakil Direktur Badan Nutrisi Nasional, Sony Sonjaya, yang mengungkapkan adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai sebagai langkah strategis.
- Ketua Umum Relawan Prabowo dari RKB, Wigit Bagoes Prabowo mengharapkan aparat hukum untuk lebih waspada dalam merespons langkah yang dilakukan oleh Sony Sonjaya.
- Wigit juga menilai tindakan tersebut hanyalah cara Sony berpura-pura menjadi korban.
Ants - Inilah wajah ketua umum relawan Prabowo, RKB, Wigit Bagoes Prabowo yang menuding tindakan mantan Wakil Direktur Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya mengungkapkan pihak-pihak tertentu terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis.
Wigit Bagoes Prabowo juga mengimbau aparat penegak hukum untuk waspada dalam merespons tindakan Sony Sonjaya.
Diketahui bahwa setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan MBG, Sony menyatakan keterlibatannya sebagai mitra keadilan (JC).
Menggunakan perwakilannya, Sony mengungkap bahwa ratusan figur terlibat dalam program MBG, termasuk bersaing untuk bagian dana SPPG.
Terhadap hal tersebut, menurut Wigit, tindakan Sony Sonjaya hanyalah upaya untuk menciptakan kekacauan di kalangan elite.
"Warga Sony Sonjaya tengah berusaha memicu perhatian kalangan elite dengan mengungkit nama-nama yang terkait dengan kekuatan politik serta pejabat negara. Niatnya jelas, ia tampak seperti sedang berperan sebagai korban (playing victim), " kata Wigit dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Rabu (10/6/2026).
Dia menyarankan para aparat penegak hukum untuk berkonsentrasi pada penyelidikan terhadap aspek yang jauh lebih mendalam dan penting terkait kejelasan peredaran serta arus dana besar-besaran yang sebelumnya dikabarkan berlangsung dalam lingkaran itu.
"Bahkan langkah ini perlu menjadi perhatian bagi aparat hukum. Sony Sonjaya seharusnya mengungkap siapa saja yang menyetorkan uang setiap harinya kepada pejabat BGN tersebut, yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah. Yayasannya adalah yang harus diketahui, termasuk terkait dengan Sony," tegas dia.
Mereka juga khawatir ada upaya penciptaan alibi (smokescreen) yang disengaja dikeluarkan guna menyembunyikan kebenaran hukum sesungguhnya. Mereka merasa waspada terhadap tindakan penyamaran (smokescreen) yang sengaja diusulkan agar tidak jelasnya realitas hukum yang asli. Para pihak juga cemas dengan munculnya strategi penutupan mata (smokescreen) yang dimaksudkan untuk memperkeruh kenyataan hukum yang sebenar-benarnya.
Wigit secara tegas menyampaikan bahwa ketegangan politik yang muncul dari berita tersebut jangan sampai menghalangi proses investigasi terkait dana yang disinyalir masuk kepada pihak Sony dan kelompoknya.
"Jangan sampai informasi palsu ini memicu ketegangan dalam dunia politik, malahan menyulitkan pemahaman terhadap puluhan miliar rupiah yang diterima Sony beserta rekannya," lanjutnya.
Wigit menyatakan harapan agar perdebatan ini tidak memengaruhi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan program berbasis sistem yang efektif.
"Di sisi lain, tindakan ini bisa membuat momen presiden untuk membersihkan dan memperbaiki BGN menjadi kabur," kata Wigit.
Siapakah Wigit Bagoes Prabowo?
Wigit Bagoes Prabowo merupakan seorang wirausahawan.
Selain menjabat sebagai Ketua Umum Rumah Keluarga Bersama (RKB), ia juga merupakan utusan dari Jaringan 98 Resolusi.
Dia aktif dalam mengarahkan berbagai pergerakan sosial serta kampanye kepedulian masyarakat.
Sebagai ketua umum RKB, Wigit pernah mengarahkan kampanye berjudul "Sejuta Kebaikan" guna menyampaikan visi serta agenda calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka kepada rakyat.
Ia juga giat memulai berbagai kegiatan sosial dan kerja sama masyarakat seperti pendistribusian ratusan paket sembako dengan tema "Warga Peduli Warga".
Sony Mengungkap 26 Figur yang Tampil dalam MBG
Sebelumnya, Sony Sonjaya melalui pengacaranya, Elza Syarief, mengungkap bahwa terdapat 26 orang dari berbagai latar belakang seperti eksekutif, lembaga perwakilan, dan organisasi yang disinyalir turut campur dalam penyelenggaraan program nasional tersebut.
Berdasarkan data elektronik milik Sony, beberapa nama ini diperkirakan terkait dengan usaha merebut kuota tempat layanan pangan (SPPG) atau dapur MBG.
Berdasarkan pendapat Elza, nama-nama mereka tercantum dalam percakapan yang tersimpan di telepon genggam Sony.
Maka dari itu, Elza meminta Jaksa Agung agar menjaga keselamatan fisik serta data digital pada telepon genggam mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Elza Syarief, telepon seluler merupakan alat bukti terpenting yang diamankan oleh jaksa agung.
Ponsel ini diduga menyimpan keseluruhan catatan digital dari berbagai komunikasi yang terkait dengan upaya pembangunan proyek tertentu.
Dapur Makan Nutrisi Gratis (MNG) Rumah Makan Berzat Gizi Tak Berbayar (MZT) Tempat Menyediakan Makanan Berkualitas Secara Cuma-Cuma Kantin Pangan Sehat Tanpa Biaya Area Penyedia Menu Bergizi secaraGratis Pusat Layanan Konsumsi Bervitamin dengan Tidak Mengeluarkan Uang Sektor Pengadaan Makanan Bermutu tanpa Dikenai Tarif Lokasi Memberikan Sajian Kaya Zat Gizi Secara Bebas Bursa Makanan berguna untuk Tubuh tanpa Harga Zona Pemenuhan Kebutuhan Pangan yang Terjangkau dan Bernutrisi
"Bahan data di ponsel tersebut merupakan kunci penting dalam mengungkap perkara ini. Di dalamnya terdapat pesan-pesan langsung antar para individu yang memintai bagian dapur MBG milik Bapak Sony. Bahkan, ada salah seorang yang menuntut sampai sepuluh titik dapur hanya untuk sebuah lembaga saja," ujar Elza dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, pada acara On Focus, Selasa (9/6/2026).
Elza menyampaikan bahwa Sony belum berkesempatan untuk mencatat atau melakukan duplikasi (backup) semua isi pembicaraan itu sebelum dibawa secara paksa oleh jaksa penuntut.
Karena itu, integritas Kejaksaan Agung saat ini diuji dalam mempertahankan autentisitas barang bukti digital tersebut.
Di dalam percakapan pada perangkat telepon genggam itu terdapat komunikasi yang sangat aktif antara Sony dan beberapa pihak yang berusaha ikut campur dalam menentukan tempat penyelenggaraan Unit Layanan Program Gizi (SPPG).
Menurut Elza, riwayat percakapan pada telepon genggam itu akan berfungsi sebagai bukti tambahan yang tidak dapat dipungkiri untuk membandingkan pengakuan Soni tentang 26 nama yang sudah diajukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Selanjutnya, Elza menegaskan betapa pentingnya kejujuran para penyelidik saat menggunakan perangkat bukti digital tersebut.
Dia menuntut agar proses penyelidikan digital pada ponsel itu dilakukan dengan transparan dan didampingi oleh pengacara untuk menghindari berbagai dugaan yang tidak jelas di kalangan masyarakat.
"Ini merupakan kewajiban etis Kejaksaan Agung. Kami dari tim hukum juga sudah mengirim surat ke LPSK untuk meminta perlindungan terhadap semua alat bukti yang berkaitan langsung dengan kesaksian Bapak Sony sebagai kolaborator keadilan," tambahnya.
Terhadap hal tersebut, Sony telah mendaftarkan dirinya sebagai mitra kerja keadilan kepada Kejaksaan Tinggi.
Sebelumnya, Jaksa Agung sudah menunjuk tiga mantan pejabat BGN sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembelian barang dan jasa di lingkup Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Keselamatan Nuklir (BGN), yaitu Dadan Hindayana, beserta dua mantan Wakil Kepala BGN, ialah Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Kepala Divisi Pemeriksaan di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa tiga tersangka tersebut diduga telah melakukan tindak pidana terkait pembelian barang dan jasa dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saudara DH bekerja sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang serta layanan di BGN yang dilakukan secara tidak sesuai aturan," ujar Kepala Penyelidikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidan Suksesi Republik Indonesia, Syarief Sulaeman Nahdi dalam jumpa pers di Kejakatan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Syarief menyebut bahwa kelompok Dadan memberikan campur tangan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pengadaan barang dan jasa di BGN yang bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibuat berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
"Terjadinya kenaikan harga pembelian menyebabkan kerugian yang mengganggu jalannya pelaksanaan MBG," katanya.
Beberapa bagian dari artikel ini pernah dimuat di Tribunnews.com berjudul Kasus Korupsi BGN, Relawan Prabowo Meminta Para Penegak Hukum Lebih Waspada terhadap Gerakan Sony Sonjaya
0 Komentar