Jurnalis Ants, Eki Yulianto
Ants, CIREBON - Kontroversi dalam pemetaan calon siswa baru (PCMB) serta program Sekolah Maung di Jawa Barat semakin mendapat perhatian masyarakat.
Banyak keluhan yang datang dari para orang tua maupun siswa, sehingga seorang pengamat sosial dan pendidikan di Kota Cirebon, Hera Damayanti, memberikan kritik keras terhadap kebijakan ini.
Dia bahkan mengatakan, situasi yang sedang terjadi memiliki kemungkinan menjadi "gelombang besar dalam dunia pendidikan" karena dianggap memengaruhi kesehatan mental para siswa potensial.
Pernyataan tersebut dilontarkan Hera ketika wawancara dengan para jurnalis, hari ini (11/6/2026), setelah banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai proses pengambilan siswa baru yang sedang berjalan di Jawa Barat.
Menurut Hera, ide-ide yang mendasari kebijakan pendidikan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesungguhnya pantas mendapatkan apresiasi.
Namun, dia menganggap pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya edukasi yang memadai kepada masyarakat serta pihak sekolah.
"Saran dan gagasan yang diajukan oleh Bapak Gubernur sangat baik, semua nya baik. Kami mendukungnya. Namun jika ada kebijakan baru, mohon terlebih dahulu melakukan penyebaran hingga tingkat bawah. Apa saja kebutuhan yang ada, apakah fasilitas dan prasarana sudah mencukupi atau belum, kemudian lakukan sosialisasi lebih dulu sebelum dilaksanakan," kata Hera, Jumat (11/6/2026).
Dia menekankan bahwa proses penggambaran atau perencanaan seharusnya sudah dilaksanakan jauh sebelum masa pendaftaran siswa baru dimulai.
Sehingga, sekolah, murid, serta orang tua mendapatkan cukup waktu untuk mengerti cara kerja yang akan dijalankan.
"Pemetaan harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum Mei, Juni, Juli. Mengingat masa yang rentan untuk penerimaan siswa baru berlangsung pada bulan-bulan tersebut," katanya.
Ia juga mengecam kurangnya edukasi yang diberikan kepada warga tentang kebijakan Sekolah Maung serta prosedur PCMB.
Ia mengatakan bahwa pemerintah harus melibatkan berbagai komponen dalam dunia pendidikan sebelum menerapkan suatu kebijakan.
"Keluarkan para tenaga ahli dari dinas pendidikan, ambil data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi. Lakukan evaluasi terlebih dahulu. Setelah dievaluasi, jangan segera dilaksanakan, tetapi lakukan sosialisasi lebih dulu," katanya.
Di kota Cirebon, Hera menyatakan mendapatkan berbagai pengaduan dan laporan dari warga mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru.
Bahkan, dia menyinggung bahwa banyak siswa merasakan stres mental karena ketidaktentuan dalam proses penerimaan.
"Banyak korban di Cirebon. Saya menerima begitu banyak keluhan," ujarnya.
Hal utama yang diperhatikan oleh Hera adalah keadaan psikologis siswa lulusan SMP yang sedang berusaha menemukan tempat di SMA.
"Mas, saat ini banyak siswa SMP yang masuk SMA mengalami kesulitan besar. Mental mereka terganggu, kondisi kesehatan mental dan gangguan jiwa telah menyerang mereka. Apakah Pak pernah memikirkannya?" katanya.
Dia menyatakan khawatir karena mulai timbulnya fenomena siswa yang ingin menunda pendidikan mereka lantaran merasa kesempatan untuk diterima di sekolah negeri semakin berkurang.
"Saya sering mendengar orang mengatakan ingin melakukan gap year. Apa benar siswa SMP menuju SMA akan menjalani gap year? Itu tidak mungkin. Jika mereka masuk sekolah swasta, apakah tersedia dana untuk biaya pendidikan mereka?" kata Hera.
Berdasarkan pandangan Hera, pengaruh dari kebijakan Sekolah Maung juga terlihat di sekolah-sekolah biasa.
Menurutnya, beberapa sekolah serta pengelola penerimaan peserta didik baru merasa bingung akibat perubahan sistem yang terjadi secara mendadak.
Petugas sekolah biasa kini tidak mampu lagi mengatur ulang. Akibatnya, mereka bingung lantaran ada banyak murid yang absen. Beban dari siswa-siswa Sekolah Maung yang dialihkan ke sekolah umum juga menjadi kendala," ujarnya.
Sebagai alternatif, Hera menyarankan pemerintah untuk kembali mempertimbangkan sistem pemilihan berdasarkan prestasi akademis seperti Nilai Ebtanas Murni (NEM), yang dulu pernah dipakai sebelumnya.
"Kembalikan kepada NEM. Dahulu sekolah unggulan dilihat dari nilai yang tertinggi. Kemudian dapat ditambahkan ujian tambahan di sekolah tersebut. Menurut saya hal ini lebih jelas dan lebih objektif," kata dia.
Ia juga mengajukan permohonan kepada Pemprov Jabar, khususnya Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang saat ini diterapkan guna mencegah adanya konsekuensi yang semakin meluas di sektor pendidikan.
"Bila suatu kebijakan belum dirumuskan secara matang kemudian diterapkan langsung, dampaknya akan seperti badai pendidikan, Bapak," katanya.
Dia menyampaikan bahwa istilah "tsunami pendidikan" yang digunakannya merujuk kepada jumlah besar siswa yang menghadapi tekanan psikologis karena ketidakjelasan dalam proses penerimaan pelajaran di sekolah.
Mengapa saya menyebutnya sebagai tsunami pendidikan? Karena banyak siswa SMP yang ingin melanjutkan ke SMA saat ini telah mengalami gangguan psikologis. Saya berharap kebijakan sekolah umum dilakukan evaluasi kembali agar tidak terjadinya banjir pendidikan di Jawa Barat," kata Hera.
Di sisi lain, mengacu pada informasi yang dikumpulkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menetapkan perpanjangan waktu pengisian data PCMB sampai tanggal 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Atau: Berdasarkan data terkini, Pemprov Jabar memberikan kelanjutan periode pengisian formulir PCMB hingga hari Sabtu, 11 Juni 2026 jam 23.59 WIB. Atau: Menurut laporan yang diperoleh, Pemerintah Daerah Jawa Barat telah memperluas tenggat waktu penginputan data PCMB menjadi 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.
Pengumuman hasil pemetaan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.
Di sisi lain, KCD Pendidikan Wilayah X Cirebon menyatakan bahwa proses pengelompokan merupakan langkah penting dalam SPMB 2026 serta memastikan sistem penerimaan yang menggunakan aplikasi tidak bisa dimasuki oleh pihak tertentu.
Namun demikian, sejumlah keluh kesah dari para orang tua maupun siswa mengenai kesempatan pendaftaran di sekolah negeri serta akibat dari kebijakan Sekolah Maung tetap saja muncul mendekati pengumuman hasil pemetaan.
0 Komentar